Pasal yang Mengatur Perjudian Online yang Berlaku di Indonesia

Sebagai negara hukum, pastinya negara Indonesia melandaskan segala bentuk perlakuan atas dasar hukum karena memang Indonesia merupakan negara hukum. Segala aspek dalam kehidupan masyarakat, kenegaraan dan pemerintahan harus selalu berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan suatu negara hukum maka diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi.


Oleh sebab itu, peraturan perundang-undanga mempunyai peranan yang sangat penting dalam negara hukum Indonesia. Peraturan perundang-undangan adalah setiap peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh para pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. Maksud dari bersifat dan berlaku secara umum adalah tidak mengidentifikasikan individu tertentu sehingga berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut sebagaimana prinsip-prinsip demokrasi pancasila yag ada di Indonesia.

Perjudian sendiri dianggap sebagai bentuk pelanggaran norma dan hukum. Bahkan sudah banyak negara yang telah melarang perjudian sampai taraf tertentu. Karena perjudian adalah kegiatan yang mempunyai konsekuensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai dengan taraf tertentu. Beberapa negara Islam sudah jelas melarang kegiatan perjudian, baik konvensional maupun perjudian online. Indonesia pun dengan mayoritas masyarakat beragama Islam mempunyai pasal yang melarang adanya kegiatan perjudian.

Negara Indonesia sendiri mempunyai pasal khusus yang mengatur hukuman yang dikenakan kepada para pelaku perjudian. Namun seiring dengan kemajuan teknologi pada zaman sekarang, muncul fenomena perjudian online. Tentunya untuk menjerat pelaku ke ranah hukum, diperlukan sebuah pasal yang baru.

Negara Indonesia sejak lama telah mempunyai peraturan perundang-undangan yang melarang perjudian seperti UU No. 7/1974 tentang Penertiban Perjudian. Sedangkan pelangaran di dalam dunia maya, pemerintah memiliki dasar hukum yaitu UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus judi online bisa dijerat 3 pasal. Pelaku perjudian online bisa dikenai pelanggaran Pasal 27 ayat 2, yaitu “Stiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Indormasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Perbuatan pelanggaran pada pasal tersebut menurut Pasal 43 ayat 1, “yang bersangkutan bisa ditangkap oleh Polisi atau selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di Bidang Teknologi dan Informasi dan Transaksi Elektronik.” bandarq sanksi yang dikenakan adalah Pasal 45 ayat 1, yaitu : Setiap rakyat yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *